“Seharusnya oknum Kabid memberikan hak jawab kepada media yang sama yang pertama kali melakukan konfirmasi. Ini penting untuk menjaga keseimbangan informasi dan menghargai kerja jurnalistik yang profesional,” ujar Iwan Efendi.
Ia menjelaskan, dalam Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 1, wartawan dituntut menghasilkan berita yang akurat dan berimbang. Namun, keberimbangan tersebut juga sangat bergantung pada keterbukaan narasumber dalam memberikan keterangan. Ketika narasumber tidak memberikan jawaban pada media yang melakukan konfirmasi awal, maka upaya menghadirkan berita yang berimbang menjadi terhambat.
Selain itu, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa wartawan wajib menguji informasi dan memberitakannya secara berimbang. Ketidakhadiran klarifikasi langsung dari pihak yang bersangkutan kepada media awal dinilai dapat mengganggu proses verifikasi informasi secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Iwan Efendi juga menyoroti Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik yang mengatur tentang hak jawab dan hak koreksi. Menurutnya, hak jawab seharusnya diberikan kepada media yang pertama kali memuat atau mengkonfirmasi berita, bukan justru disampaikan melalui media lain.
“Jika klarifikasi hanya diberikan ke media tertentu dan mengabaikan media yang lebih dulu melakukan konfirmasi, maka itu tidak mencerminkan itikad baik serta berpotensi menimbulkan persepsi tebang pilih dalam menyampaikan informasi,” tegasnya.























