REJANGLEBONG, ASPIRASITERKINI.COM – Pelaksanaan kegiatan Semarak Merah Putih di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang berlangsung pada 1 hingga 10 Oktober 2026, diwarnai keluhan masyarakat terkait dugaan pungutan liar (pungli) retribusi parkir di sekitar lokasi kegiatan, tepatnya di kawasan Dwi Tunggal.
Sorotan publik mencuat setelah beredar informasi di media sosial mengenai penarikan biaya parkir hingga Rp10 ribu per kendaraan saat malam tabligh akbar yang menghadirkan penceramah Ustaz Abdul Somad (UAS).
Besarnya pungutan tersebut menuai keluhan masyarakat. Pasalnya, tarif yang ditarik dinilai jauh melampaui ketentuan retribusi parkir resmi yang berlaku di Kabupaten Rejang Lebong.
Padahal, kegiatan Semarak Merah Putih yang berlangsung selama 10 hari tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), juru parkir, serta berbagai pihak lainnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Rejang Lebong, Suryadi, membenarkan adanya informasi mengenai dugaan pungutan parkir hingga Rp10 ribu yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Suryadi mengatakan, dirinya mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan dan unggahan yang beredar di media sosial. Namun, dia menegaskan bahwa pungutan dengan nominal tersebut bukan dilakukan oleh juru parkir resmi yang berada di bawah naungan Dishub Rejang Lebong. Diapun menjelaskan, retribusi parkir yang mencapai Rp 10 ribu tersebut mungkin pungutan dari person yang membuka lapak parkir dirumahnya masing-masing. Dimana saat malam tabligh Akbar, kendaraan yang parkir sangat padat melewati lokasi bundaran Curup.
Dia menegaskan, tarif retribusi parkir resmi telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk kendaraan roda dua dikenakan tarif sebesar Rp1.000, sedangkan kendaraan roda empat atau mobil sebesar Rp2.000.
“Seperti yang kita ketahui, saat malam tabligh akbar ribuan jemaah hadir menyaksikan ceramah dari UAS. Jadi kendaraan yang parkir juga sangat padat. Sehingga banyak masyarakat juga yang membuka lapak parkir dirumahnya. Namun perlu kita tegaskan, untuk tarif parkir resmi yang berada di bawah naungan Dishub sudah ditetapkan sesuai aturan. Kendaraan roda dua Rp1.000 dan mobil Rp2.000,” jelasnya.
Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan keberadaan karcis parkir saat melakukan pembayaran. Sebab, karcis merupakan bukti bahwa pungutan tersebut merupakan retribusi resmi.
Karena itu, juru parkir yang bertugas diwajibkan memberikan karcis kepada setiap pengendara yang membayar retribusi parkir.
Suryadi menegaskan, apabila ditemukan juru parkir yang menarik biaya melebihi ketentuan resmi, terlebih tanpa memberikan karcis, masyarakat dapat melaporkan kejadian tersebut kepada Dishub maupun pihak berwajib.
“Jika ada juru parkir yang memungut retribusi lebih besar dari aturan yang sudah ditetapkan, itu merupakan pungli. Apabila masyarakat memiliki bukti, silakan laporkan kepada kami maupun kepada pihak berwajib,” tegasnya.
Dia juga berharap seluruh juru parkir yang terlibat dalam pelayanan parkir selama kegiatan Semarak Merah Putih dapat menjalankan tugas sesuai ketentuan.
“Para juru parkir yang berada di bawah koordinasi Dishub dinilai telah memahami aturan mengenai tarif dan mekanisme pemungutan retribusi,” singkatnya.
Di sisi lain, kegiatan Semarak Merah Putih juga menjadi salah satu momentum bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor retribusi parkir.
Dishub Rejang Lebong menargetkan penerimaan retribusi parkir selama pelaksanaan kegiatan yang berlangsung selama 10 hari tersebut mencapai Rp20 juta.
Target itu diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi terhadap PAD sekaligus mendorong peningkatan penerimaan daerah dari sektor perparkiran.
Meski demikian, upaya meningkatkan PAD diharapkan tetap berjalan seiring dengan pengawasan terhadap praktik pemungutan retribusi di lapangan. Sebab, kepastian tarif, transparansi, serta pemberian karcis kepada pengguna jasa parkir merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah. (NAC)
