“Pertanyaannya sederhana: masyarakat akan mendapatkan apa? Dan apa yang mungkin mereka kehilangan? Dua pertanyaan itu harus dijawab secara terbuka sebelum pemerintah mengambil langkah lebih jauh,” tanya Abdul.
PMII Curup juga meminta agar proses pemetaan dan ground check tidak dilakukan hanya sebagai proses administratif antara pemerintah dan pihak perusahaan. Masyarakat yang tinggal dan menggantungkan kehidupan di sekitar wilayah tersebut harus diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat secara terbuka.
“Jangan sampai keputusan tentang tanah masyarakat dibicarakan di ruang-ruang pemerintahan, sementara masyarakat yang hidup di atas dan di sekitar tanah tersebut justru tidak mengetahui apa yang sedang direncanakan.” tambahnya.
Abdul Kohar menegaskan bahwa pembangunan dan investasi pada prinsipnya tidak boleh mengesampingkan hak masyarakat.
“Kalau memang rencana ini membawa manfaat bagi rakyat, buktikan dengan keterbukaan, libatkan masyarakat, dan pastikan tidak ada hak masyarakat yang dikorbankan. Tetapi kalau dalam prosesnya justru masyarakat menjadi pihak yang dirugikan, maka pemerintah harus berani mengevaluasi dan tidak memaksakan kebijakan,” tegasnya.























