“Saya yakin meskipun pungutan parkir hanya Rp1.000 untuk roda dua atau Rp2.000 untuk roda empat, capaian PAD bisa tercapai apabila dikelola dengan baik tanpa adanya pungli,” singkatnya.
Persoalan ini pun menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Sebab, optimalisasi PAD tidak cukup hanya dengan menetapkan target penerimaan, tetapi juga membutuhkan sistem pemungutan yang tertib, transparan, serta pengawasan yang konsisten di lapangan.
Terlebih, dengan puluhan titik parkir resmi yang dikelola pemerintah daerah, pembenahan tata kelola dan penertiban jukir liar menjadi langkah penting agar potensi pendapatan dari sektor parkir benar-benar memberikan kontribusi maksimal bagi daerah. (NAC)























