REJANGLEBONG, ASPIRASITERKINI.COM – Di balik suksesnya penyelenggaraan Gebyar Semarak Merah Putih di Kabupaten Rejang Lebong yang menyedot antusiasme masyarakat belum lama ini, terselip catatan terkait capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama kegiatan berlangsung, penerimaan retribusi parkir ternyata hanya mampu mencapai separuh dari target yang telah ditetapkan.
Dari target sebesar Rp20 juta, penerimaan retribusi parkir selama 10 hari pelaksanaan kegiatan tersebut hanya terkumpul sekitar Rp10 juta atau 50 persen.
Kondisi ini cukup disayangkan. Pasalnya, sejak hari pertama dibuka, Gebyar Semarak Merah Putih selalu dipadati pengunjung. Aktivitas masyarakat yang tinggi di kawasan kegiatan semestinya menjadi peluang untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dari sektor parkir.
Namun, ramainya pengunjung ternyata tak berbanding lurus dengan capaian pendapatan yang diharapkan.
Persoalan ini juga menjadi bagian dari gambaran capaian PAD sektor retribusi Kabupaten Rejang Lebong secara keseluruhan pada 2026. Berdasarkan data yang dihimpun, dari target retribusi sebesar Rp1,98 miliar, realisasi hingga November 2026 tercatat sebesar Rp644.676.000.
Dengan demikian, capaian tersebut masih jauh dari target tahunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Sedangkan, pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan pada 33 titik resmi yang dikelola pemerintah daerah. Rinciannya, sebanyak 27 lokasi parkir tepi jalan umum dan enam lokasi parkir khusus.
Sementara itu, tarif parkir yang berlaku hingga saat ini masih mengacu pada ketentuan tahun 2011, yakni Rp1.000 untuk kendaraan roda dua, Rp2.000 untuk kendaraan roda empat, dan Rp3.000 untuk kendaraan roda enam.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Rejang Lebong, HR Suryadi menjelaskan, tidak tercapainya target retribusi parkir selama Gebyar Semarak Merah Putih disebabkan adanya perubahan durasi pelaksanaan kegiatan.
Menurut dia, pada perencanaan awal, target penerimaan parkir sebesar Rp20 juta dihitung untuk kegiatan yang berlangsung selama 20 hari, termasuk dengan beroperasinya wahana pasar malam.
Namun, karena wahana pasar malam batal beroperasi, pelaksanaan kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk pemungutan retribusi parkir hanya berlangsung selama 10 hari.
“Rencana awal 20 hari plus wahana, namun yang terjadi di lapangan hanya 10 hari. Yang paling penting semua terhibur dengan Semarak, ekonomi berputar, bahagia dan istimewa,” jelas Suryadi.
Di sisi lain, masyarakat berharap persoalan pengelolaan parkir di Rejang Lebong tidak hanya menjadi perhatian ketika target pendapatan daerah tidak tercapai. Penataan lokasi parkir, pengawasan terhadap juru parkir (jukir), hingga penertiban pungutan liar dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Salah seorang warga Rejang Lebong, Wak Sali, menilai masih banyak juru parkir liar yang melakukan pungutan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menurut dia, berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan daerah apabila tidak ditangani secara tegas.
Dia berharap, pemerintah daerah melalui Dishub dapat meningkatkan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap para jukir, sehingga seluruh pungutan parkir berjalan sesuai ketentuan dan masuk sebagai pendapatan daerah.
“Saya yakin meskipun pungutan parkir hanya Rp1.000 untuk roda dua atau Rp2.000 untuk roda empat, capaian PAD bisa tercapai apabila dikelola dengan baik tanpa adanya pungli,” singkatnya.
Persoalan ini pun menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Sebab, optimalisasi PAD tidak cukup hanya dengan menetapkan target penerimaan, tetapi juga membutuhkan sistem pemungutan yang tertib, transparan, serta pengawasan yang konsisten di lapangan.
Terlebih, dengan puluhan titik parkir resmi yang dikelola pemerintah daerah, pembenahan tata kelola dan penertiban jukir liar menjadi langkah penting agar potensi pendapatan dari sektor parkir benar-benar memberikan kontribusi maksimal bagi daerah. (NAC)























