KEPAHIANG, ASPIRASITERKINI.COM- Akhirnya,pembangunan tahap I Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Kepahiang akan segera rampung. Diketahui, pembangunan gedung MPP yang menghabiskan anggaran Rp 1,3 miliar itu, akan selesai pada pertengahan bulan November 2023 ini. Sehingga bisa dipastikan, awal tahun 2024 gedung MPP sudah bisa difungsikan untuk pelayanan publik.
Kepala DPMPTSP Kepahiang Elva Mardiana, S.Ip, M.Si mengatakan, saat ini pengerjaan proyek bangunan MPP sudah berjalan 95 persen. Sehingga pada awal tahun 2024, gedung MPP sudah bisa digunakan untuk pelayanan. Namun dikatakan Elva, jika bulan November ini pembangunan MPP selesai, pihaknya akan mengajukan penggunaan gedung MPP agar bisa ditempati pada bulan Desember nanti.
“Dari laporan kontraktor kita, pertengahan bulan November pembangunan gedung MPP pada tahap I selesai. Sehingga kami akan mengusulkan, agar di bulan Desember 2023 ini, gedung MPP bisa kami tempati,” ujarnya.
 |
| Elva Mardiana, S.Ip, M.Si |
Namun Elva sangat menyayangkan, meskipun pembangunan gedung MPP tahap I sudah hampir selesai. Semua OPD pelayanan yang sudah terdaftar nampaknya belum bisa ditampung semua. Hal itu dikarenakan, kapasitas gedung MPP pada tahap I ini masih terbilang sempit dan belum sesuai dengan yang ditargetkan.
“Sejak awal, jika dibangun hingga selesai sesuai yang direncanakan. Pembangunan MPP ini memerlukan anggaran Rp 6 milar lebih. Namun dengan anggaran Rp 1,3 miliar pada pembangunan tahap I ini. Hanya bisa melakukan rehab sebagian kecil pada bagian gedung utama. Bahkan kita perkirakan, gedung MPP saat ini hanya bisa menampung setidaknya 3 sampai 4 layanan saja dari 28 layanan yang ada. Dan itu pun kita akan prioritaskan pelayanan yang paling mendasar saja seperti, Samsat, Dukcapil, BKD, dan juga pelayanan BaBe,” jelas Elva.
Disamping itu dijelaskan Elva, dengan anggaran TA 2023 ini hanya Rp 1,3 miliar ini, seharunya ada pembangunan lanjutan yang harus dilakukan. Namun diperkirakan nya, untuk pembangunan lanjutan di TA 2024 mendatang itu sulit untuk direalisasikan, sehingga diyakini DPMPTSP Kepahiang juga sulit untuk merealisasikan pembangunan MPP 100 persen.
“Informasinya TA 2024 kita tidak lagi mendapatkan anggaran untuk kelanjutan MPP Kepahiang. Artinya MPP Kepahiang sulit untuk direalisasikan seperti kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu. Untuk itu peran TAPD dan Banggar juga sangat diperlukan pada pembangunan MPP ini,” tutupnya. (PB)
