“Salah satu permasalahan yang selama ini belum teratasi secara maksimal di wilayah kita adalah banjir. Karena itu kita sepakati, agar di tahun 2026 nanti pembangunan drainase menjadi prioritas menggunakan Dana Desa,” kata Projo.
Dia juga menjelaskan, pada kegiatan RKPDes pihaknya menyusun dan menata mana yang menjadi kewenangan provinsi, kabupaten, maupun kewenangan desa. Jika pembangunan yang akan dilakukan merupakan kewenangan provinsi maupun kabupaten, pihaknya akan mengusulkan realisasinya melalui Musrenbang tingkat kabupaten maupun melalui proposal. Akan tetapi jika pembangunan yang perlu dilakukan merupakan kewenangan desa, maka dia akan memaksimalkan pembangunan tersebut melalui dana desa.
“Sudah kita susun dan kita bahas melalui RKPDes. Jadi kita juga sudah tahu mana saja pembangunan yang seharusnya menjadi prioritas desa maupun prioritas kabupaten dan provinsi. Mudah-mudahan di tahun 2026, anggaran Dana Desa yang diberikan bisa kita maksimalkan untuk kebutuhan masyarakat secara menyeluruh,” pungkasnya. (JP)
