REJANGLEBONG, ASPIRASITERKINI.COM – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Curup menunjukkan progres yang cukup signifikan. Hingga akhir Juli 2026, total realisasi Belanja Negara telah mencapai sekitar Rp1,529 triliun.
Capaian tersebut terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp446,6 miliar serta Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp1,1 triliun. Sementara dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat sebesar Rp202,329 miliar.
Kepala KPPN Tipe A1 Curup, Iwan Dwi Kuswoyo mengatakan, realisasi Belanja Pemerintah Pusat yang dihimpun telah mencapai 63,4 persen dari pagu sebesar Rp703,9 miliar.
“Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Juli 2026 sebesar Rp446,6 miliar atau 63,4 persen dari pagu Rp703,9 miliar,” kata Iwan.
Menurut dia, realisasi tersebut mengalami pertumbuhan cukup tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar 67,6 persen.
Jika dirinci, belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Belanja pegawai menjadi komponen dengan realisasi terbesar, yakni mencapai Rp354,1 miliar dari pagu Rp510,9 miliar atau sebesar 69,3 persen.
Selanjutnya, realisasi belanja barang mencapai Rp73,1 miliar dari pagu Rp146,2 miliar atau 49,9 persen. Komponen ini mengalami penurunan sekitar 1,37 persen secara tahunan, yang antara lain dipengaruhi adanya pembatasan belanja barang tertentu sesuai kebijakan masing-masing kementerian/lembaga serta strategi penajaman belanja (spending sharpening) untuk mendukung program prioritas nasional.
Sementara itu, realisasi belanja modal tercatat Rp19,4 miliar dari pagu Rp46,9 miliar atau sekitar 41,4 persen.
“Belanja pemerintah pusat tetap diarahkan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah. Penajaman belanja dilakukan agar pengelolaan anggaran semakin efektif dan memberikan manfaat yang optimal,” ujar Iwan.
Di sisi lain sampainya, Transfer ke Daerah (TKD) hingga 31 Juli 2026 telah terealisasi sekitar Rp1,1 triliun, atau 60,1 persen dari total pagu sebesar Rp1,8 triliun. Meski demikian, realisasi tersebut mengalami penurunan sekitar 12,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari keseluruhan TKD tersebut, realisasi Dana Transfer Umum mencapai Rp875,7 miliar atau sekitar 64,1 persen dari pagu Rp1,4 triliun. Dana tersebut di antaranya mencakup Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
“Untuk DBH, realisasi tercatat sebesar Rp14,3 miliar dari pagu Rp29,5 miliar atau 48,5 persen. Sedangkan DAU terealisasi sebesar Rp861,3 miliar dari pagu sekitar Rp1,3 triliun atau 64,5 persen,” sebutnya.
Selain itu, terdapat DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dengan realisasi sekitar Rp857,7 miliar atau 66,7 persen, serta DAU yang ditentukan penggunaannya dengan realisasi Rp3,6 miliar atau 7,4 persen.
“Penyaluran Transfer ke Daerah merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di daerah. Karena itu, efektivitas pemanfaatannya juga menjadi perhatian agar anggaran yang disalurkan benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat,” jelas Iwan.
Untuk Dana Transfer Khusus, realisasinya hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp157,8 miliar atau 49,2 persen dari pagu Rp320,4 miliar. Dana tersebut terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Nonfisik.
Realisasi DAK Fisik tercatat sebesar Rp1 miliar dari pagu Rp16,4 miliar atau 6,4 persen. Sedangkan DAK Nonfisik telah terealisasi sebesar Rp156,7 miliar dari pagu Rp304 miliar atau 51,5 persen.
Dana tersebut di antaranya digunakan untuk mendukung berbagai sektor pelayanan publik, seperti Dana BOS Sekolah, BOP PAUD, Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), tunjangan guru, pendidikan kesetaraan, perlindungan perempuan dan anak, serta pengembangan program perpustakaan daerah.
Adapun Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus dan Keistimewaan terealisasi sekitar Rp49,7 miliar dari pagu Rp91,5 miliar atau 54,4 persen.
“Yang menjadi perhatian bukan hanya bagaimana anggaran tersebut terserap, tetapi juga bagaimana belanja itu menghasilkan output dan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran menjadi hal yang penting,” tegas Iwan.
Sementara dari sisi pendapatan lanjutnya, hingga 31 Juli 2026 realisasi pendapatan dan hibah negara tercatat Rp202,329 miliar. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar 17,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp244,511 miliar.
Penerimaan dari pajak masih menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Penerimaan Pajak Dalam Negeri tercatat sebesar Rp175,249 miliar. Di sisi lain, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas mencapai Rp42,816 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp24,816 miliar.
Namun, sejumlah komponen penerimaan mengalami penurunan. Salah satunya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercatat sebesar Rp97,237 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh perlambatan kinerja ekonomi dan/atau perubahan kebijakan perpajakan.
“Secara keseluruhan, realisasi Belanja Negara hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp1.529.788.797.914, mengalami penurunan sekitar 0,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp1.534.968.729.976,” tuturnya.
Terakhir Iwan mengatakan, dinamika realisasi APBN tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran masih dipengaruhi berbagai kebijakan fiskal, termasuk kebijakan efisiensi dan penyesuaian alokasi anggaran.
“Secara keseluruhan, baik pendapatan maupun belanja belum sepenuhnya mengikuti pola tahun lalu. Penurunan pendapatan dan realisasi Transfer ke Daerah menunjukkan adanya dinamika dalam pelaksanaan APBN. Namun, belanja pemerintah pusat tetap diarahkan untuk mendukung target pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (NAC)
