REJANGLEBONG, ASPIRASITERKINI.COM – Perum BULOG memperketat pengawasan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menyusul dugaan penyalahgunaan beras program pemerintah oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
Langkah tegas tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi beras SPHP berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjaga agar program pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sebagai tindak lanjut, BULOG memperkuat pengawasan internal, mengevaluasi mekanisme distribusi, serta membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Pembentukan satgas ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola distribusi beras pemerintah agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Pengawasan akan difokuskan pada jalur distribusi yang berpotensi menimbulkan penyimpangan, termasuk kepatuhan mitra penyalur dalam menjalankan kewajiban sesuai aturan. Melalui langkah tersebut, BULOG berupaya mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini sekaligus memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah berjalan sesuai peruntukannya.
Pemimpin Perum BULOG Kantor Cabang (Kancab) Rejang Lebong, Dian Zachriani, menegaskan, penguatan pengawasan merupakan langkah penting untuk menjaga integritas pelaksanaan program SPHP sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran bantuan pangan pemerintah.
“Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen BULOG dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran. Kami terus mendorong seluruh mitra penyalur untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta memastikan beras SPHP dapat diterima masyarakat sesuai tujuan program pemerintah,” tegasnya.
Menurut Dian, pengawasan terhadap distribusi beras SPHP tidak hanya menjadi tanggung jawab kantor pusat, tetapi juga harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh jajaran BULOG di daerah. Karena itu, pengendalian distribusi dan evaluasi terhadap mitra penyalur menjadi bagian penting dalam memastikan program tersebut berjalan sesuai sasaran.
BULOG juga menaruh perhatian terhadap jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), yang menjadi salah satu saluran distribusi beras SPHP kepada masyarakat.
“Seluruh mitra diharapkan menjalankan kegiatan penyaluran dengan mematuhi ketentuan mengenai distribusi dan harga jual serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan program pemerintah,” sampainya.
Tak hanya itu, evaluasi secara berjenjang dan pemantauan yang lebih intensif diharapkan mampu memperkuat pengendalian pada setiap mata rantai distribusi. Dengan demikian, potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan beras SPHP benar-benar tersedia bagi masyarakat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
“Program SPHP sendiri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di tengah masyarakat. Melalui program ini, pemerintah berupaya menjaga keterjangkauan harga beras sekaligus mengendalikan gejolak harga komoditas pangan tersebut”jelas Dian.
Karena itu tambah dia, ketertiban distribusi menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas program. Pengawasan yang lemah berpotensi membuka celah penyalahgunaan, sehingga pembenahan tata kelola dan penegakan aturan terhadap mitra penyalur menjadi bagian penting untuk menjaga tujuan program tetap tercapai.
“Kami dari Perum BULOG berkomitmen untuk menjalankan penugasan pemerintah secara optimal dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Selain melakukan penertiban internal, BULOG juga menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan hukum oleh aparat berwenang. Perusahaan siap memberikan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan agar dugaan pelanggaran dapat ditangani secara objektif dan tuntas.
Melalui pembentukan Satgas Khusus dan penguatan pengawasan secara nasional, BULOG berharap penyaluran beras SPHP semakin tertib dan tepat sasaran. Langkah ini sekaligus menjadi upaya memastikan beras program pemerintah tidak menyimpang dari peruntukannya dan tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (NAC)
