REJANGLEBONG, ASPIRASITERKINI.COM – Upaya mendukung percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah di Indonesia.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong menjalin sinergitas dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI), untuk mensosialisasikan Program Nasional Tiga Juta Rumah yang saat ini tengah digencarkan.
Wujud dukungan tersebut ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi lintas sektor dengan melibatkan perangkat daerah hingga pemerintah desa, yang dilaksanakan di Aula Kantor Dinas PUPRPKP Rejang Lebong, Rabu 18 Juni 2025.
Bupati Rejang Lebong, H. Muhammad Fikri Thobari, S.E, M.A.P yang yang hadir pada kegiatan rakor tersebut menegaskan, sinergi dengan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga level desa sangat penting untuk dilakukan.
Hal itu perlu dilakukan, demi memastikan setiap warga bisa mendapatkan rumah yang sehat dan layak huni.
“Kita harus saling mendukung dan memperkuat sinergi. Kami ingin memastikan masyarakat miskin dan rentan dapat tinggal di hunian yang sehat, aman, dan bermartabat,” ujar Bupati.
Dia juga menyampaikan, sejak awal kepemimpinannya, efisiensi anggaran memang menjadi tantangan tersendiri.
Namun dia menegaskan, program yang berdampak langsung pada masyarakat seperti perumahan ini tetap harus menjadi prioritas utama.
“Kami baru empat bulan memimpin, namun kami harus pintar menyusun skala prioritas, terutama di tengah keterbatasan anggaran. Untuk program yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat, seperti rumah layak huni, kami akan jadikan sebagai skala prioritas,” jelas bupati.
Selain itu, bupati juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Perumahan Wilayah Sumatera IV, yang telah memberikan perhatian lebih kepada Kabupaten Rejang Lebong.
Dimana kata bupati, 5 kecamatan di wilayah Rejang Lebong menjadi fokus utama pada program pembangunan rumah layak huni tersebut.
Sementara itu, Yunianto Rahadi Utomo menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 74 persen rumah tangga di Indonesia dapat mengakses hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan hingga 2029.
Menurutnya, fokus utama lima tahun ke depan adalah pembangunan rumah murah dan sanitasi memadai bagi masyarakat desa.
Merujuk pada data sosial ekonomi dari BPS tahun 2023, lanjut Yunianto, terdapat lebih dari 11.000 rumah tangga di Rejang Lebong yang belum memiliki rumah.
“Kami telah berdiskusi dengan Pak Bupati untuk menyiapkan skema pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih mudah memiliki hunian yang layak,” singkatnya. (JP)
