Sebab, meskipun pemerintah pusat telah menghadirkan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) sebagai salah satu instrumen percepatan pembangunan infrastruktur jalan, program tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh ruas jalan prioritas yang membutuhkan penanganan di Kabupaten Kepahiang.
Atas dasar itu, Pemkab Kepahiang berharap adanya peran fasilitasi dari Direktorat Jenderal OTDA Kemendagri agar usulan pembangunan jalan Cinta Mandi–Langgar Jaya dapat diteruskan dan memperoleh perhatian dari Kementerian PU.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mencari alternatif dukungan pembiayaan pembangunan, sehingga kebutuhan infrastruktur masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan APBD.
Di sisi lain, dialog Reboan OTDA tersebut juga menjadi kesempatan bagi Pemkab Kepahiang untuk menyampaikan sejumlah persoalan strategis lainnya yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Beberapa di antaranya berkaitan dengan kebutuhan penambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), kejelasan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, hingga persoalan status Hak Guna Usaha (HGU) PT Trisula Ulung Megasurya (TUMS).























