“Dulu sudah kami anggarkan pada tahun 2018. Namun pembangunannya terhenti, karena bermasalah dan terjadi temuan BPK hingga harus mengembalikan TGR hingga lebih kurang Rp 900 juta,” ujarnya.
 |
| Kondisi jalan Talang Marto Dusun I Desa Benuang Galing Seberang Musi. |
Dijelaskan Andrian, setelah permasalahan itu terjadi, di tahun 2019-2022 terjadilah covid. Sehingga pembangunan jalan Dusun I Benuang Galing itu belum bisa dilanjutkan, karena anggaran Kepahiang dipotong. Bahkan pada tahun 2023 ini dijelaskannya, Kabupaten Kepahiang hanya mendapatkan anggaran sekitar Rp 40 miliar. Namun dengan anggaran tersebut, pihaknya juga melaksanakan beberapa pembangunan di jalan dusun atau desa yang terisolir semua.
“Bukan kita tidak memikirkan pembangunan di jalan dusun Talang Marto tersebut. Namun selain adanya temuan BPK, memang saat itu suasana sedang covid, dan anggaran kita dipangkas. Namun tak perlu khawatir, kedepannya kita pasti akan tetap memperjuangkan pembangunan akses jalan tersebut. Karena lihat saja pembangunan di daerah tersebut, saya selaku dewan pada Dapil situ sudah memperjuangkan pembangunan akses jalan hingga 40 kilometer di desa-desanya,” terang Andrian.
 |
| Jalan Talang Marto yang beralaskan tanah. |
Namun dijelaskan Andrian, dirinya tak bisa menjanjikan pembangunan akses jalan Talang Marto ini akan dibangun dalam waktu dekat. Mengingat saat ini, anggaran yang sudah diwacanakan untuk pembangunan jalan di desa terisolir kembali dipangkas untuk kebutuhan Pemilihan Umum (Umum). Terlebih lagi ditegaskannya, baru-baru ini Pemkab Kepahiang harus menambah anggaran Pemilu hingga Rp 6 miliar untuk KPU dan Bawaslu.
“Saya harap masyarakat di sana dapat bersabar, memang untuk saat ini kita belum bisa melanjutkan pembangunan di jalan Talang Marto. Tapi yakinlah, kami DPRD akan terus memperjuangkan pembangunan di Kabupaten Kepahiang ini. Termasuk pembangunan akses jalan di dusun atau desa terisolir,” tandasnya. (PB)
