REJANG LEBONG, ASPIRASITERKINI.COM – Komisi I DPRD Kabupaten Rejang Lebong meminta pihak BPJS Kesehatan segera menindaklanjuti usulan penempatan petugas khusus yang bersiaga atau standby selama 24 jam di RSUD Rejang Lebong. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan administrasi maupun pelayanan yang berkaitan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan di rumah sakit.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Hidayatullah atau yang akrab disapa Dayek mengatakan, persoalan pelayanan BPJS di rumah sakit sebenarnya telah menjadi pembahasan dalam agenda rapat dengar pendapat (hearing) yang melibatkan BPJS Kesehatan, RSUD Rejang Lebong, dan Dinas Kesehatan (Dinkes) beberapa waktu lalu.
Menurut dia, hasil pembahasan tersebut menunjukkan perlunya kehadiran petugas BPJS secara langsung di lingkungan rumah sakit agar berbagai persoalan yang muncul dapat ditangani dengan cepat tanpa harus menunggu koordinasi yang berlarut-larut.
“Persoalan layanan seperti ini sebenarnya sudah kita bahas beberapa waktu lalu saat hearing bersama BPJS, RSUD dan Dinas Kesehatan. Kami menilai, hal ini perlu disikapi secara serius oleh BPJS untuk menempatkan petugasnya di RSUD,” ujar Dayek.
Dia menjelaskan, keberadaan petugas BPJS di rumah sakit akan sangat membantu ketika terjadi kendala terkait pelayanan maupun klaim BPJS yang dialami pasien. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi kebingungan mencari informasi atau solusi ketika menghadapi persoalan administrasi saat menjalani pengobatan.
“Tujuannya agar ketika ada problem yang berkaitan dengan layanan BPJS bisa langsung ditangani. Jangan sampai ketika ada masalah pada klaim BPJS, pasien justru menjadi pihak yang dirugikan atau terkendala mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata dia.
Dayek mencontohkan, tidak sedikit kasus di mana pasien tidak dapat memperoleh layanan menggunakan fasilitas BPJS karena adanya persoalan administrasi, status kepesertaan, hingga kendala teknis lainnya. Dalam kondisi seperti itu, menurutnya, petugas BPJS lah yang seharusnya hadir untuk memberikan penjelasan secara rinci kepada pasien maupun keluarga pasien.
“Misalnya ada pasien yang tidak bisa dilayani menggunakan fasilitas BPJS karena suatu persoalan tertentu. Hal-hal seperti ini seharusnya dijelaskan secara detail oleh petugas BPJS, sehingga masyarakat memahami duduk persoalannya dan tidak menimbulkan gejolak ataupun kesalahpahaman terhadap tenaga kesehatan maupun pihak rumah sakit,” jelasnya.
Dayek juga menambahkan, selama ini tidak jarang tenaga kesehatan maupun petugas rumah sakit menjadi pihak yang menerima keluhan bahkan protes dari masyarakat terkait persoalan BPJS, padahal permasalahan tersebut berada di luar kewenangan rumah sakit.
Karena itu, Komisi I DPRD Rejang Lebong mendorong BPJS Kesehatan untuk lebih serius dalam menyikapi kebutuhan pelayanan di lapangan, termasuk mempertimbangkan penempatan petugas khusus yang dapat memberikan pelayanan dan pendampingan secara langsung kepada masyarakat di RSUD Rejang Lebong.
“Kami berharap BPJS benar-benar serius menyikapi persoalan ini. Kehadiran petugas BPJS di rumah sakit bukan hanya membantu pasien, tetapi juga akan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan di Kabupaten Rejang Lebong,” tutup Dayek. (JP)
