“Ini kegiatan pendidikan, bukan kegiatan tertutup atau rahasia. Sangat disayangkan jika wartawan dan bahkan orang tua siswa sendiri dilarang mengambil dokumentasi. Kebijakan seperti ini justru menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” tegas Doni Efendi.
Menurutnya, jika memang ada aturan resmi dari Dinas Pendidikan terkait larangan dokumentasi, maka aturan tersebut harus disampaikan secara terbuka kepada publik, bukan hanya disampaikan secara lisan di lapangan.
“Kalau ada regulasi, tunjukkan secara terbuka. Jangan sampai publik menilai ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Apalagi media hadir untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Doni juga menegaskan bahwa kerja jurnalistik dilindungi undang-undang dan tidak boleh dihalangi selama dilakukan sesuai etika dan tidak mengganggu jalannya kegiatan.
“Pers bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers. Selama wartawan menjalankan tugas secara profesional, tidak ada alasan untuk melarang peliputan. Jangan sampai muncul kesan anti kritik dan anti transparansi dalam kegiatan pendidikan,” tambahnya.























