PERMASALAHAN
Lantas apa yang sejatinya menjadi faktor penyebab berkenaan kasus diatas wabil khusus dalam proses penegakkan hukum di negeri ini ? dan apakah ini merupakan potret dan realitas yang acapkali terjadi dalam mencari keadilan ? sebegitu sulitkah mendapat keadilan dinegeri ini ketika disisi lain rakyat sangat berharap pada institusi peradilan yang merupakan tempat mencari keadilan ? serta banyak pertanyaan lain yang muncul dari pandangan publik.
PEMBAHASAN
Tentu tak mudah menjawab berbagai pertanyaan diatas karena ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi serta pada perspektif mana kita melihat realitas hukum tersebut dengan tetap fair dan proporsional memandang. Sejatinya proses penegakkan hukum khususnya hukum pidana tidak dapat hanya menyandarkan pada satu institusi penegak hukum saja misal kepolisian atau kejaksaan ansich, dengan menggunakan pendekatan Integrated Criminal Justice System (ICJS) tentu dibutuhkan adanya hubungan fungsional dan institusional yang selaras antar penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat serta institusi terkait lainnya sehingga dalam proses penegakkan hukum dilakukan sesuai ketentuan pidana dan acaranya yang bermuara pada terwujud rasa keadilan di tengah masyarakat.
Penetapan 4 orang yang berstatus sebagai Hakim dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) menambah panjang jumlah hakim yang menorehkan noktah hitam korupsi, setidaknya merujuk data International Coruption Watch (ICW) dalam rentang waktu sejak tahun 2011 hingga 2023 ada 26 orang (termasuk Hakim Mahkamah Konstitusi), ini dapat dilihat pada matrik berikut antara lain :
